SUSENAS Pointers

Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat di Bekasi

2010-04-21T22:32:00.001+07:00

Tingkat Pendidikan di suatu daerah bisa diukur dengan banyak indikator pendidikan. Salah satunya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat pendidikan tertentu. Misalnya APM SMP adalah jumlah siswa usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/MTs dibagi dengan jumlah siswa usia 13-15 tahun. Untuk daerah Bekasi (kota dan kabupaten) ternyata mempunyai pola yang hampir sama. Baik APM kab atau kota memperlihatkan trend yang sama, walaupun di Kota bekasi lebih tinggi dibanding Kab. Tetapi kalau lihat trend, kab bekasi makin lama kemungkinan akan menyamai Kota Bekasi.

Tentang Susenas Panel

2010-03-29T23:53:00.000+07:00

Setiap tahun BPS mengeluarkan angka kemiskinan yang diharapkan data kemiskinan tersebut harus terbaru. Sejak tahun 2003, BPS mensample 10.000 rumahtangga (rt) untuk diukur pengeluarannya. Sehingga bisa diperoleh angka estimasi nasional. Rumahtangga yang menjadi sample sebelumnya akan diukur lagi tiap tahunnya sehingga tiap tahun BPS akan mempunyai perubahan tingkat kesejahteraan dari aspek pengeluran.

Untuk memenuhi kebutuhan angka kemiskinan sampai level propinsi, maka mulai 2007, sample ditambah menajadi 68.800 rumahtangga, dan rumah tangga ini akan diukur pengelurannya untuk tahun 2008 sampai 2010.

Itulah sekilas tentang Susenas Panel

Maluku Utara Mempunyai Persen Rumahtangga Perokok tertinggi

2010-03-26T17:10:00.001+07:00

Maluku Utara, pada tahun 2007 memiliki persen rumahtangga yang memiliki pengeluaran untuk rokok (rt perokok) tertinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya. Tetapi sebagian besar propinsi rt perokok yang tinggi ada di pulau Sumatera. Untuk ulasan dan data lebih lengkap bisa lihat arikel rokok disini.

Konsumsi Sayur vs Buah di Indonesia

2010-03-22T13:58:00.000+07:00

Image by MyLifeStory via Flickr

Pada tahun 2007, ternyata sebagain besar rumahtangga di Indonesia lebih banyak belanja sayur dibandingkan buah-buahan. Kalau kita lihat proporsi konsumsi bulanan untuk sayuran dan buah terhadapat total konsumsi makanan, maka proporsi konsumsi sayur 6.6% dan buah 3% terhadap total konsumsi makanan bulanan.

Propinsi Bengkulu adalah propinsi dimana rumahtangganya mengeluarkan 10.7% konsumsi makanan untuk sayur dan ini merupakan tertinggi dibandingkan propinsi lainnya di Indonesia. Sedangkan rumahtangga di Propinsi Kepulauan Riau, membelanjakan 4.9% uang belanja makanan untuk belaja buah-buahan, dan ini tertinggi di Indonesia

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan Penduduk Indonesia

2010-03-01T21:08:00.000+07:00

Pengeluaran perkapita atau pengeluaran perorang Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun makin maningkat cukup significan. Sejak masa krisis 1998, pengeluaran perkapita sebesar Rp 317.800,- meningkat menjadi Rp 1.240.900,- pada tahun 2007 atau meningkat hampir 300% selama 10 tahun.

Karakteristik Sosial Demografi Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin 2008

2010-02-24T05:19:00.001+07:00

Karakteristik sosial demografi rumahtangga (rt) yang diperhatikan disini adalah rata-rata jumlah anggota rt, persen wanita sebagai kepala rumahtangga dan rata-rata lama sekolah kepala rumahtangga.

Rata-rata jumlah anggota rt miskin di perkotaaan (k) 4.70, di pedesaan (d) 4.61, dan di k+d adalah 4.64. Untuk rt tidak miskin, k 3.86, d 3.74 dan k+d 3.79.

Persen Wanita sebagai kelapa rt miskin di k 14.18, d 12.30 dan k+d 12.91. Sedangkan untuk rt tidak miskin di k 14.15, d 13.03 dan k+d 13.52

Rata-rata lama sekolah kepala rt miskin di k 5.19, d 4.06 dan k+d 4.40. Sedangkan untuk rt tidak miskin di k 9.06, d 5.78 dan k+d 7.23

Disini terlihat rt miskin lebih banyak jumlah anggota rt dibandingkan rt titdak miskin baik di kota maupun di desa. Perempuan sebagai kelapa rt tidak miskin ternyata lebih banyak dibandingkan rt tidak miskin terutama di pedesaan. Rt tidak miskin di perkotaan umumnya lama sekolah kepala rt-nya lebih tinggi dibandingkan rt miskin. Pun di pedesaan, tetapi di perkotaan lebih terlihat perbedaannya.

Status Kawin Orang yang Hidup Sendiri

2010-01-08T05:22:00.000+07:00

Orang yang hidup sendiri sering disebut sinlge household. Tahun 2007, di Indonesia terdapat sekitar 3.345.047 orang hidup sendiri. Berdasarkan status kawinnya ternyata 25,4% adalah bujangan/belum kawin, 9,1% kawin, 10,9% status cerai hidup dan 54,5% status cerai mati.

Jumlah Balita dengan Akte Kelahiran

2010-01-07T22:29:00.000+07:00

Susenas 2007, menunjukan dari sekitar 20,851,914 balita (anak usia 0-4 tahun) di Indonesia, 6,436,014 balita mempunyai akte dan ditunjukan sewaktu pendataan, 2,399,829 balita punya akte tetapi tidak ditunjukan, dan 11,754,241 tidak punya akte. Sisanya adalah balita yang menurut narasumber keluarga tidak tahu apakah punya atau tidak.

Pointer ini dibuat berdasarkan permintaan pembaca lewat kotak Skribit.

Alasan Utama Tidak/Belum Sekolah

2009-12-21T23:21:00.000+07:00

Menurut Susenas 2007, anak usia SD (7-12 th) tidak sekolah atau belum sekolah dikarenakan alasan Tidak Punya Biaya Sekolah (46.7%). Anak usia SMP (13-15 th) karena tidak punya biaya 60.9%. Sedangkan anak usia SMA (16-18) tidak sekolah karena alasan tidak ada biaya sebanyak 59.6%.

Hubungi Penulis untuk data lengkapnya

Rumah Tangga Pengguna Air Leding (PAM)

2009-12-17T00:40:00.000+07:00

Air leding adalah salah satu sumber air minum yang baik dibanding sumber air minum lainnya. Walaupun begitu pengguna air leding harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya baik secara langganan maupun eceran (air yang dijual lewat gerobak air). Sejak 2004 ternyata pengguna air minum dari leding (PAM) menurun sampai tahun 2007. Tahun 2004 sebanyak 18% rumah tangga menggunakan leding, meningkat sampai 2006 menjadi 18.4% tetapi tiba-tiba menurun drastis menjadi 16.2% pada tahun 2007.

Perkembangan Penduduk Miskin 2009

2009-12-16T16:51:00.002+07:00

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34.96 juta orang (15.42%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32.53 juta (14.15%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2.43 juta jiwa.

Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9.65%, yaitu dari Rp 182.636,- perkapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp 200.262,- perkapita per bulan pada Maret 2009.

Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2.77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2.50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula
Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0.76 menjadi 0.68 pada periode yang sama

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS No. 43/07/Th. XII, Juli

Birth Certificate Ownership is Correlated with Poverty

2009-09-30T12:43:00.004+07:00

According to 2007 SUSENAS data, children 0-4 years who have birth certificates are about 42.4%. It turned out that the birth certificate of ownership is correlated with poverty in Indonesia. 20% of the poorest households is only 21.6% children 0-4 years old who have birth certificate. For details information please click here

Indonesia Labor Force Participation Rate for Ages 15 and over

2009-09-04T10:50:00.000+07:00

Labor force participation rate described population ages 15 and over working or seeking work during the week before the survey divide by population ages 15 and over. This information came from the latest Susenas 2007. Usually Statistics Indonesia (BPS) used some employment statistics from National Labor Force Survey (NLFS - Sakernas).

Beside National level figure, we also have Provinces and Districts level statistics of labor force that aggregate by gender, years of survey (1993-2007), household quintile base on expenditure. Please contact me if you need more tables.

Sumber Air Minum Aman di Sulawesi Selatan

2009-07-31T14:27:00.001+07:00

Sulawesi Selatan adalah salah satu propinsi gerbang masuk Indonesia bagian Timur. Propinsi yang tergolong maju dibandingkan propinsi lainnya di Indonesia Timur. Sebagai propinsi yang lebih maju harusnya kondisi masyarakatnya akan lebih baik dibanding lainnya.

Jika melihat kehidupan keluarga di Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan air bersih maka kita bisa melihat statistik dari segi akses rumahtangga ke air minum aman. Dengan asumsi bahwa jika masyarakat sudah menggunakan air minum aman maka maka akses terhadap air bersih juga pasti dipenuhi. Air minum aman disini didefinisikan sebagai air minum kemasan, air PDAM, air sumur bor, sumur terlindung dan mata air terlindung dimana sumber air minum tersebut jaraknya lebih dari 10 m terhadap tempat pembuangan tinja (kecuali air kemasan, PDAM, dan sumur Bor)

Sejak 1993 sampai 2007, memang rumahtangga di Sulsel sudah makin baik dalam akses ke air minum aman, sudah lebih dari separuh rumahtangga di Sulsel sudah menggunakan air aman. Rumah tangga di perkotaan masih lebih banyak menggunakan air minum aman dibandingkan dengan rumahtangga di pedesaan dan gapnya cukup jauh. Malahan di pedesaan kondisi 2007 lebih jelek dibandingankan 2006.

Artikel terkait: Pengelolaan Sumber Air Minum Aman di Indonesia

Note: Artikel ini adalah pesanan pembaca setia blog Susenas lewat skribit

Angka Melek Huruf Anak 10-14 tahun

2009-07-14T13:15:00.000+07:00

Image by xiangxi via Flickr

Anak-anak adalah generasi penurus bangsa ini, kualitas anak akan menentukan masa depan Anak. Salah satu indikator kualitas anak adalah pendidikan, dan salah satu aspek dalam pendidikan adalah kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin yang lazim ditemukan. Pada tahun 2007, anak usia 10-14 tahun yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebesar 98.2%, tidak banyak perbedaan yang besar antara perkotaan dan pedesaan (98.8% dan 97.7%).

Pemberian ASI Ekslusif

2009-07-14T08:56:00.001+07:00

Image by diluvi via Flickr

Rata-rata lama pemberian ASI ekslusi (Tanpa makanan tambahan) pada anak usia 2-4 tahun adalah 3.8 bulan pada tahun 2007. Dibanding tahun 2006, terjadi penurunan dimana rata-rata lama pemberian ASI ekslusif pada anak usia 2-4 tahun adalah 4.5 bulan.

Rumah Tangga Pengguna HP menurut Propinsi

2009-06-14T10:51:00.000+07:00

Jika dalam artikel di blog andi.stk31.com disebutkan bahwa pengguna HP di rumahtangga (rt) miskin mening kat 5x dalam 3 tahun belakangan ini, di artikel ini akan diperlihatkan rt pengguna HP menurut Propinsi. Rumahtangga yang salah satu anggota rt-nya mempunyai HP sekitar 37.6% pada tahun 2007. Propinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau merupakan propinsi dimana persen rt yang mempunyai HP paling besar sekitar 71%. Kalau dari jumlah rt, jelas sekali rt pengguna HP di DKI Jakarta terbanyak dibandingkan propinsi lainnya.

Median Gaji Buruh/Karyawan di Indonesia (2007)

2009-06-05T11:05:00.000+07:00

Sesuai permintaan pembaca blog di skribit, maka akan disajikan nilai tengah (media) gaji yang diterima dalam sebulan oleh pekerja berstatus karyawan/buruh. Susenas tidak mengukur gaji pekerja untuk semua status kerja, hanya buruh/karyawan saja. Tabel median ini disajikan menurut 5 kelompok kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita rumah tangga. Di sini kita lihat bahwa ada gap gaji yang cukup lebar antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Buruh/karyawan di Indonesia, kira-kira memiliki gaji sekitar Rp 700.000,- / bulan.

Jika ingin mendapatkan data tiap propinsi, klik disini!

Angka Berobat Jalan ke Puskesmas

2009-05-29T15:03:00.000+07:00

Angka berobat jalan ke Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (pustu) tersebut adalah persen penduduk yang berobat jalan ke puskemas/pustu dalam keadaan sakit terhadap total penduduk yang berobat jalan. Puskesmas/pustu merupakan fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi dibanding fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan lainnya. Pada tahun 2006, 43.4% penduduk berobat jalan ke Puskesmas/pustu. Tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 36.8%.

Contact rate to Community Health Center
Contact rate to Community Health Center (Puskesmas/pustu) is the percent of the population the way to the treatment Puskemas/pustu to the total outpatients. Puskesmas / Pustu is the most health facility visited compared to others health facilities. There are 43.4% outpatients have visited Puskesmas/pustu on 2006. But in 2007 has decreased to be 36.8%.

Percent of Household with PLN Electricity Lighting

2009-05-21T19:11:00.001+07:00

Percent Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN

Sebagian besar lIstrik di Indonesia disupply oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Walaupun begitu ada juga listrik yang disediakan oleh perusahaan swasta. Rumah tangga yang sudah menggunakan listrik PLN sebanyak 88.4 %, hanya bertambah 2% sejak tiga tahun yang lalu. Rumahtangga miskin (kuintile 1) baru 79% yang menikmati listrik PLN, berbeda sekitar 16% dari rumahtangga kaya.

Percent of Household with PLN Electricity Lighting

Most of Indonesian electricity had supplied by Perusahaan Listrik Negara (PLN). However there is also electricity provided by a private company. Households that already use the PLN electricity 88.4%, only increased 2% since three years ago. Poor households (quintile 1) are 79%, which enjoy PLN electricity, differ about 16% of richest households.

Youth Population (age 15-24 years) with Primary Education or less is Decreasing

2009-05-20T05:30:00.000+07:00

Right now, Indonesia having better youth generations because they have better education. Look at the chart, it show that youth population (age 15-24 years) with primary education or less is decreasing from 2000 to 2007. That's a good news !

Populasi Penduduk Muda (Usia 15-24 tahun) berpendidikan SD atau kurang Menurun

Indonesia sekarang ini sudah mulai memiliki generasi muda yang lebih baik dari segi pendidikannya. Generasi muda usia 15-24 tahun yang berpendidikan SD atau kurang menurun sejak 2000 sampai 2007. Ini sebuah gambaran yang menggembirakan bagi bangsa Indonesia.

Contact Rate to Modern Health Facilities

2009-05-19T09:02:00.000+07:00

Percentage of person who had pain in last month going to modern health facilities or personnel (hospitals, health centers, Pustu, doctors, polyclinics, health) increased in 2007 at around 43%, the previous year only 33.4%. The increase is significant enough that the most likely because many government programs that provide incentives to treatment in public health facilities such as Puskesmas and Pustu, including the provision of a letter or poor health card that can be used in hospitals as well.

Dari penduduk yang pernah sakit tersebut ternyata yang melakukan rawat jalan ke fasilitas kesehatan yang modern (Rumah sakit, puskesmas, pustu, dokter, poliklinik, petugas kesehatan) meningkat pada tahun 2007 yaitu sekitar 43% sedangkan tahun sebelumnya hanya 33.4%. Kenaikan yang cukup signifikan ini kemungkinan besar karena banyak program pemerintah yang memberikan insentif dalam berobat ke fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan pustu, termasuk pemberian surat miskin atau kartu sehat yang bisa digunakan di rumah sakit juga.

Sumber: http://andi.stk31.com

Don't Expect to Much with Employment

2009-05-19T05:03:00.000+07:00

The latest Susenas 2007 have more information about education, health, childs health & nutrition, and fuel consumption. But BPS change more question about employment status and also simplified some questions about seeking work. We missing about accupation, working hour and casual worker on working status. For more detail information please click here

Percent of expenditures on food (engel coefficient)

2009-05-18T05:48:00.000+07:00

Persen pengeluaran untuk makanan (koefisien engel) adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Statistik ini dapat menunjukan proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumahtangga. Biasanya koefisien engel rumahtangga yang miskin lebih tinggi dibandingkan rumahtangga kaya. Hal ini disebabkan rumahtangga miskin tidak punya pilihan lain dalam membelanjakan uangnya kecuali untuk makanan sehari-hari.

Percent of expenditures on food (engel coefficient) is one of the indicators of household welfare. These statistics can show the proportion of food expenditure to total household expenditure. Engel coefficient is higher on the poor households than rich households. Poor households have no other options to spend their money except for food daily

Prime Working Population with senior secondary education or more was Increasing

2009-05-11T13:23:00.000+07:00

Prime Working Population age 20-54 years old with senior secondary education or more was increased until the year 2007. Since 1993 until 2007, this indicator was growth by 13%. Growth on the poor population (Q1) was very slow only 6.4%, while for the richest (Q5) are about 13%. In general, there are wide gap between poor and rich groups.

Penduduk Usia 20-54 Tahun Berpendidikan Diatas SMA meningkat

2009-05-11T13:11:00.000+07:00

Penduduk usia produktif 20-54 tahun yang berpendidikan SMA atau lebih ternyata meningkat sampai dengan tahun 2007. Sejak tahun 1993 sampai dengan 2007, indicator ini meningkat 13%. Pertumbuhan pada kelompok miskin (Q1) ternyata sangat lambat hanya 6.4%, sedangkan untuk kelompok terkaya (Q5) sekitar 13%. Secara umum terjadi kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok kaya.

Susenas Blog Akan Aktif Lagi

2009-05-11T12:03:00.001+07:00

Semenjak pindah ke Wordpress, kemudian pindah ke andi.stk31.com ternyata saya merasa sayang juga blog susenas ini disia-siakan. Alasan utamanya adalah alamat blog ini cukup jelas dan sangat mudah diingat buat pengguna data susenas. Selain itu sekarang ini saya didukung dengan data Susenas terbaru 2007, mungkin infonya akan lebih update.

Kali ini Susenas Blog hanya memuat artikel pendek atau sekedar pointer temuan dari data-data susenas, plus dengan grafik tentunya. Bukannya malas menulis analisanya tetapi untuk mendapatkan pointer dan melakukan penghitungan dari data mentah bukanlah pekerjaan yang mudah. Analisa yang cukup dalam akan diupload di blog andi.stk31.com. Mohon pembaca blog ini bisa maklum. Saya akan berusaha juga menyajikan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, walaupun saya masih newbie dalam berbahasa inggris ... tapi tidak ada salahnya dicoba. Hal ini mengingat ternyata pengguna data Susenas tidak hanya orang Indonesia tetapi banyak orang asing yang menggunakannya.

Semoga Blog Susenas Pointers ini bisa lebih sukses dibanding tahun-tahun sebelumnya!

Kajian Pengguna Handphone di DKI Jakarta

2008-08-14T10:26:00.000+07:00

Handphone (HP) adalah salah satu alat komunikasi yang tidak asing lagi di masyarakat, dari golongan miskin sampai golongan terkaya. Operator selular makin bertambah jumlahnya, terutama untuk wilayah sekitar Jakarta, setiap bulan ada saja promosi untuk menarik konsumen pengguna HP. Setiap operator selular pasti punya data-data konsumennya, tetapi untuk melihat profil rumah tangga (RT) pengguna HP bisa juga berasal dari kegiatan survey BPS yaitu Susenas. Walaupun bukan data individu penduduk tetapi kita bisa melihat dalam dimensi rumah tangga. <selengkapnya>

Penerima BLT menurut Provinsi

2008-05-28T13:07:00.000+07:00

Setelah melihat artikel tentang blt sebelumnya, artikel ini adalah salah satu pelengkapnya. Dari artikel sebelumnya diketahui bahwa rumah tangga (RT) penerima BLT di perkotaan sebesar 16.9% dan pedesaan 35.5% (lihat grafik) sehingga RT di pedesaan ternyata lebih banyak menikmati BLT ini dari pada RT di perkotaan, hal ini sesuai karena sebagian besar RT miskin di Indonesia banyak tinggal di pedesaan. Tetapi nilai ini masih dibawah angka kemiskinan di baik di desa maupun di kota. <selanjutnya>

Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk siapa?

2008-05-26T17:18:00.000+07:00

Artikel ini mengupas secara sederhana tentang pemberian BLT menurut wilayah perkotaan/pedesaan, kelompok rt (miskin s/d kaya) dan juga secara nasional.
Didukung oleh data susenas 2006 terbaru. [selanjutnya]

PINDAH BLOG

2007-02-22T10:23:00.000+07:00

Maaf, Blog Susenas pindah ke alamat:
susenas.wordpress.com

Terima kasih

Kelemahan di Susenas 2005

2007-01-15T17:28:00.000+07:00

Susenas 2005 sudah dapat diperoleh di bagian Deseminasi Statistik BPS, sampai artikel ini ditulis data ini merupakan data terbaru dari versi Susenas yang ada. Biasanya BPS dalam mengeluarkan data Susenas mempunyai rentang waktu kurang lebih 1 tahun. Jika Susenas dilakukan pada bulan Febuari maka setahun kemudian kita baru bisa mendapatkan release datanya.

Saya baru mendapat Rawdata Susenas 2005 pada akhir Desember 2006 karena menunggu biaya untuk deseminasinya. Tetapi sebenarnya Susenas 2005 pernah didesminasikan tetapi ditarik kembali karena ada semacam evaluasi lagi terutama untuk pertanyaan tentang tenaga kerja. Heran juga, kenapa data yang sudah dideseminasikan dan sudah dibuat publikasinya tiba-tiba ditarik kembali. Bagaimana nasib user yang sudah terlanjur beli data atau publikasinya? Saya sudah lama menjadi konsumen BPS, baik data, publikasi maupun kerjasama proyek penelitian, tetapi khusus publikasi sepertinya tidak pernah diberitahu jika ada perubahan, apalagi mau mengganti publikasi yang isinya salah.

Setelah saya mendapatkan data Susenas 2005, seperti biasa saya cek semua field/kolom rawdata untuk melihat konsisten datanya. Ternyata data Kor yang seharga 16.5 juta itu belum sempurna adanya. Yang paling fatal adalah pengeluaran total rumah tangga, pengeluaran makanan perbulan rumah tangga, pengeluaran makanan per minggu rumah tangga semua salah. Kenapa salah? Karena nilainya sama untuk semua rumah tangga, dan lebih parah lagi pengeluaran makanan ‘blank’ alias kosong. Akhirnya saya coba hitung kembali dari rincian pengeluaran makan per minggu, sehingga saya juga sekaligus mengkoreksi pengeluran makanan perbulan dan total pengeluaran perbulan. Dan sampai sekarang saya gunakan versi yang saya hitung ulang sendiri tersebut, sedangkan BPS bagian desminasi sudah saya kabari dan mereka mengucapkan terima kasih karena sudah dikoreksi. Tetapi versi yang sudah diralat tidak pernah saya dapatkan sampai sekarang. Mungkin saya harus tiap kali telpon ke mereka untuk menagih versi yang valid. Wah…kok konsumen jadi repot yach, sedangkan saya beli dengan harga yang cukup mahal. Inilah yang saya perhatikan sebagai kelemahan BPS, tidak bisa jualan data secara profesional. Sedangkan data adalah produk dia! Apa karena setiap survey di biaya negara sehingga BPS tidak terlalu ‘ngoyo’ untuk menjualnya?

Kembali ke data lagi, ternyata pertanyaan khusus tentang tenaga kerja dihilangkan dari rawdata. Alasannya? Tidak terlalu jelas? Kemungkinan besar angkanya bertolak belakang dengan survei khusus tenaga kerja yaitu SAKERNAS. Sedangkan kalau melihat sampel Susenas yang lebih besar, indikator pekerja mustinya dari Susenas. Tetapi pemerintah kalau mengeluarkan angka penggangguran biasanya dari Sakernas, karena sakernas dilakukan 2 kali setahun (februari dan november) sehingga lebih cepat mengukurnya, tetapi jika dilihat dari sampel, Susenas-lah yang lebih besar walaupun setahun sekali dilakukannya. Menurut saya, untuk melihat profil tenaga kerja samapi level kabupaten jelas Susenas rujukannya, tetapi kalau hanya untuk melihat nasional, sakernas bisa menjadi alternatifnya. Jadi jika Anda melihat publikasi yang membahas tenaga kerja tetapi sumbernya Susenas 2005, maka tulisan tersebut patut dikoreksi sumber datanya.

Selain itu data propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak tersedia. Sepengetahuan saya, BPS NAD seperti disibukan dengan kegiatan statistik di tahun 2005. Apalagi Susenas 2005 agak bentrok waktunya dengan Sensus Penduduk Aceh & Nias (SPAN) yang dibiaya UNFPA dan lembaga asing lain. Sehingga saya maklum jika data NAD tidak tersedia, toh saya juga punya rawdata SPAN.

Penulis: Swastika Andi Dwi Nugroho, S.Si. Peneliti di www.ihssrc.com. Jika ada pertanyaan/kritik/saran bisa email ke andidn@gmail.com

Penggunaan HP vs Telpon PSTN di Rumah Tangga

2007-01-15T12:43:00.000+07:00

Pada tahun 2005, ternyata BPS melakukan survey tentang teknologi komunikasi dan informasi, yang diikutkan pada kuesioner Susenas. Memang ada kemajuan dalam memperoleh data yang pada saat ini sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi. Tetapi sayang, dengan adanya informasi teknologi komunikasi ini, menyebabkan beberapa informasi sanitasi rumah tangga di tiadakan.

Terlepas dari itu, saya memanfaatkan informasi baru ini dalam tulisan ini. Di indonesia baru 13% rumah tangga yang menikmati fasilitas telephone biasa (PSTN). Di daerah perkotaan ada 26% rumah tangga yang memilikinya dan pedesaan hanya 3% saja rumah tangga yang mempunyai telpon biasa. Propinsi yang rumah tangganya cukup tinggi dalam kepemilikan telphone biasa antara lain DKI Jakarta (38.6%), Kepulauan Riau (22.9%), Banten (22.2%) dan Kalimantan Timur (21.2%). Hal ini menunjukan di ke-4 propinsi tersebut, telpon biasa merupakan kebutuhan yang penting bagi rumah tangga dan juga didukung oleh prasarana pendukung yang memungkinkan untuk pemasangan telepon yang mudah.

Tidak jauh berbeda dengan telpon seluler (HP), ternyata rumah tangga yang salah satu anggotanya memiliki HP sebanyak 19.9%, untuk perkotaan bisa sampai 35%. Lima propinsi yang rumah tangga tersedia HP paling tinggi adalah Kepulauan Riau (54%), DKI Jakarta (50%), DI Yogjakarta (39%), Kalimantan Timur (36.4%), dan Bali (34%). Sepertinya untuk daerah pusat industri dan bisnis, menunjukan penggunaan HP yang cukup tinggi, begitu juga dengan daerah wisata seperti DI Yogjakarta dan Bali. Malahan di pedesaan di Bali, sekitar 20% rumah tangga anggotanya sudah memiliki HP. Sedangkan propinsi NTT merupakan propinsi dimana kepemilikan HP oleh anggota rumah tangga paling sedikit (5.4%) dibandingkan dengan propinsi lain. Hal ini dimungkinkan karena tingkat ekonomi penduduk NTT terkenal rendah dengan angka kemiskinan terakhir (2004) sekitar 28% penduduk dibawah garis kemiskinan.

Jika dilihat secara mendalam bahwa pengunaan teknologi komunikasi cenderung dilakukan oleh rumah tangga di daerah yang maju karena kebutuhan tersebut tidak bisa ditawar lagi. Akibatnya adalah daerah maju akan lebih cepat maju dengan penggunaan teknologi komunikasi yang terkini. Sebaliknya dengan daerah miskin dimana penduduknya tidak banyak mengenal teknologi komunikasi yang maju, akibatnya mereka makin terbelakang dari daerah lain. Untuk itu Pemerintah harus mempunyai formula khusus untuk meningkatkan teknologi komunikasi di daerah terpencil supaya mereka juga bisa menikmati indahnya dunia luar.

Penulis: Swastika Andi DN, S.Si – peneliti di ihssrc.com

Jika Anda berminat dengan data pendukung tulisan ini, bisa hubungi via email : andidn@gmail.com

Status Ibu di Perkotaan Kebanyakan Ibu Rumah Tangga

2006-12-05T14:09:00.000+07:00

Dari hasil pengolahan data Badan Pusat Statistik yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004. Ternyata di perkotaan sebagian besar ibu usia kurang dari 40 tahun yang mempunyai anak, hanya mengurus rumah tangga saja (63.3%) dan yang bekerja hanya 29.6% saja. Sedangkan di Pedesaan, ibu (dengan kreteria di atas) yang mengurus rumah tangga saja sekitar 52.7% dan yang bekerja sekitar 41.1%. Berarti ibu di daerah perkotaan tidak banyak yang bekerja dan hanya mengurus rumah tangga dibanding dengan pedesaan. Kemungkinan hal ini terjadi karena tingkat kesejahteraan yang berbeda. Di perkotaan, kesejahteraan keluarga lebih baik dibandingkan di pedesaan. Akibatnya ibu di pedesaan banyak mencari nafkah untuk rumah tangganya, sedangkan ibu di perkotaan sepertinya sudah cukup dengan nafkah dari suami.

Akibat dari gejala ini, perhatian ibu terhadap anak lebih baik di perkotaan karena mereka punya waktu yang cukup buat anak mereka. Tetapi anggapan ini masih harus dicermati dan diteliti kembali. Dengan adanya banyak fasilitas di perkotaan, maka godaan ibu rumah tangga untuk keluar dari rumah cukup besar. Misalnya shoping, arisan, ngrumpi dan sebagainya. Dengan banyak babysister dan pembantu yang datang ke perkotaan, menambah keyakinan kita bahwa ibu rumah tangga (tidak bekerja) belum tentu selalu menjaga anaknya.

Sedangkan di Pedesaan keadaan sedikit terbalik. Walaupun mereka banyak yang bekerja mencari nafkah tetapi kemungkinan untuk selalu dekat dengan anak lebih besar. Setiap pulang kerja, biasanya mereka langsung bertemu anaknya di rumah. Selain itu waktu kerja di pedesaan-pun tidak sebanyak di kota, masih banyak waktu untuk keluarga mereka. Kegiatan-kegiatan yang memakan waktu diluar keluargapun lebih sedikit.

Hal ini masih perlu diteliti kembali. Saya senang jika ada yang menambahkan informasi tentang ibu atau menyanggah opini saya.

Note: maaf data yang disajikan baru tahun 2004.

Si Miskin kah pengguna Kartu Sehat?

2006-11-20T17:15:00.000+07:00

Tepat Sasaran?

Kartu Sehat (KS) merupakan salah satu bentuk komitment pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan khususnya untuk masyarakat tidak mampu (miskin). Menurut data Susenas BPS, tahun 2004 sekitar 7.9 juta rumahtangga (RT) di Indonesia memiliki KS ini atau sekitar 14% dari total RT. Dari seluruh RT yang memiliki, 2.5 juta RT berasal dari 20% RT termiskin (pengeluaran perkapitanya terkecil) atau sekitar 31%. Tetapi jika kita percaya bahwa RT miskin di Indonesia sekitar 40% RT yang mempunyai pengeluaran perkapita terkecil, maka ada 4.4 juta RT yang memiliki kartu sehat (55%). Sisanya (45%) dimiliki oleh rumah tangga menengah ke atas. Statistik ini tidak berubah jauh jika kita lihat tahun sebelumnya. Apakah pemberian kartu sehat tepat sasaran? Jelas tidak karena hampir setengahnya dimiliki oleh RT dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Inilah yang patut dicermati oleh pemerintah dalam hal mekanisme pemberian kartu sehat ke masayarakat miskin.

Penggunaan Kartu Sehat oleh Rumah Tangga

Rumah tangga yang sudah memiliki kartu sehat teryata tidak semuanya digunakan sesuai manfaatnya. Tahun 2004, sekitar 30% RT tidak menggunakan KS dengan berbagai alasan yang mungkin, seperti tidak ada anggota RT yang sakit, jauhnya fasilitas kesehatan yang ada, tidak adanya biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, dsb. Alasan-alasan tersebut belum dianalisa lebih lanjut karena tidak adanya data pendukung. Sebagian besar rumah tangga pada tahun 2004, memanfaatkan kartu sehatnya untuk berobat (66.6%), periksa hamil/melahirkan (9%) dan keperluan KB (13.8%). Statistik ini tidak terlalu berbeda nyata untuk 5 strata kemiskinan (quintile).

Download data pendukung disini (kartusehat.zip), dengan password: ksehat

Alternatif Pengelompokan Kemiskinan

2006-11-20T17:05:00.000+07:00

Sudah banyak sekali metode untuk mengukur kemiskinan. BPS sebagai institusi pemerintah menggunakan konsep garis kemiskinan yang metodenya cukup rumit. BKKBN mempunyai kriteria kemiskinan sendiri. Lembaga-lembaga asingpun juga mempunyai ukuran tersendiri. Berkaitan dengan angka kemiskinan, kita tidak akan melupakan data SUSENAS untuk mengetahui kemiskinan di Indonesia, karena dari SUSENAS-lah angka kemiskinan di Indonesia di terbitkan (dengan penuh kontroversi tentunya) dengan merujuk pada garis kemiskinan BPS. Alat ukur kesejahteraan yang digunakan adalah pengeluaran per kapita (per orang) rumah tangga tersebut. Jadi jika pengeluaran perkapita satu RT di bawah garis kemiskinan maka RT tersebut statusnya miskin (begitu juga untuk anggota rumah tangganya), dan sebaliknya.

Alternatif Kategori Miskin

Jika dengan garis kemiskinan, kita hanya mempunyai 2 kategori kemiskinan (miskin dan tidak miskin), maka dengan cara lainnya dalam memanfaatkan pengeluaran perkapita kita bisa membuat katagori kemiskinan yang berbeda konsepnya. Cara ini bisa disebut Kategori kemiskinan Quintile atau 5 kelompok kemiskinan. Sebenarnya tidak Cuma 5 kelompok saja, bisa saja 10 kelompok (Desil), tetapi untuk memudahkan interpretasi sepertinya lebih mudah melihat 5 kelompok.

Jika kita mengurutkan rumahtangga menurut pengeluaran perkapitanya, maka bisa diartikan bahwa RT yang paling ujung dengan pengeluaran terkecil adalah RT termiskin dan ujung satunya (pengeluaran perkapita terbesar) berati RT terkaya. Dari urutan tersebut, kita dapat dengan mudah membaginya menjadi 5 kelompok dengan jumlah RT yang sama rata (masing-masing jumlahnya 20% dari total). Cara ini sangat mudah diperoleh dengan software SPSS tetapi tidak mungkin dengan Excel, bukannya Excel tidak menyediakan rumusnya tetapi data Susenas tidak bisa dibaca Excel karena jumlah barisnya lebih dari 65,000.

Manfaat Quintile kemiskinan ini besar sekali terutama dalam hal kebebasan peneliti untuk menentukan kelompok miskin. Kita bisa asumsikan jumlah penduduk miskin sekitar 20% berarti kita bisa analisa Quintile 1 lebih jauh. Jika ada yang ekstrem bahwa kemiskinan mencapai 40%, nah tinggal analisa di Quintile 1 dan 2 bisa lebih diperdalam. Bagaimana jika ada ada peneliti ingin menganalisa penduduk miskin yang jumlahnya 30%, kalau ini jangan pakai quintile tetapi desil (seperti diterangkan sebelumnya). Jadi sebenarnya, kita tidak terpaku dengan besarnya jumlah orang miskin tetapi yang lebih menarik lagi siapa sich RT atau orang-orang yang berada di satu kelompok miskin tertentu? Siapa dalam hal pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, fasilitas perumahan, pengeluaran dan sebagainya. Hal seperti ini akan lebih menarik untuk dibahas daripada mempermasalahkan angka kemiskinan dari pemerintah. Selamat Meneliti!

Peta Kabupaten tentang Sumber Air Minum Aman

2006-11-03T13:58:00.000+07:00

Air merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan.

Indonesia

mempunyai banyak sekali sumber air yang berlimpah. Tetapi tidak semua sumber air tersebut aman untuk didigunakan terutama untuk diminum/dimasak. Indikator sumber air minum yang aman didefinisikan menjadi 2 yaitu Pertama sumber air minum yang berasal dari PAM, Pompa, Sumur terlindung dan Mata air terlindung; Kedua: sumber air minum yang berasal dari PAM, Pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan batasan bahwa sumber air minum tersebut jaraknya lebih dari 10 m dari tempat penampungan tinja (septik tank).

Kedua indikator tersebut dapat dihitung dari data Susenas Badan Pusat Statistik. Di dalam artikel ini digunakan data Susenas 2004, untuk menghitung persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang aman. Untuk mengetahui kondisi di semua Kabupaten/Kota di Indonesia, maka data disajikan untuk masing-masing kabupaten dan dipetakan supaya kita bisa melihat peta penggunaan sumber air minum aman.

Air berlipah belum tentu aman?

Secara keseluruhan, di tahun 2004 sekitar 76% rumah tangga di Indonesia sudah menggunakan sumber air minum dari tempat yang aman (PAM 18%, Pompa 14%, Sumur 36% & Mataair 8% terlindung). Angka ini sepertinya sudah cukup menggambarkan bahwa penggunaan air minum sudah cukup baik, apalagi kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu sekitar 60% (1994). Tetapi dengan sumber air yang masih melimpah, sebenarnya angka ini masih bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan akses RT ke air bersih di daerah yang langka sumber air seperti di pegunungan selatan Jawa. Tetapi juga di daerah yang airnya berlimpah tapi penggunaannya belum benar seperti di Kalimantan atau di sebagian Riau, Jambi dan Sumatra selatan (lihat Peta). Sungai sebagai urat nadi kehidupan di lokasi tersebut, airnya masih digunakan masyarakat untuk keperluan minum/masak. Sedankan pencemaran sungai makin parah karena pengaruh rusaknya hutan dan juga penambangan logam mulia di sekitar sungai. Hal ini kalau bisa dipecahkan, maka tingkat penggunaan sumber air aman akan meningkat dari tahun ke tahun. Akhirnya sumber daya manusia Indonesia juga makin sehat.

Jika merujuk pada definisi kedua indikator sumber air ini, maka nilanya lebih rendah lagi, sekitar 46% rumahtangga yang menggunkan sumber air aman yang jaraknya lebih dari 10m dari penampungan tinja. Sebagian besar terdapat di kota-kota besar yang sudah menerapkan konsep ini. Angka ini masih terlalu rendah sekali. Pola hidup sehat ini harus tetap diterapkan. Diperlukan waktu yang lama untuk proses penyadaran ini. Sosialisasi perlu dilakukan secara masal, misalnya pengembang rumah harus membangun rumah dengan konsep seperti ini, sekecil apapun rumahnya. Dan masih banyak lagi bentuk sosialisasinya.

Catatan:

Sumber data berasal dari Susenas 2004 yang diolah kembali oleh penulis. Peta Administrasi diperoleh dari BPS dengan modifikasi Penulis. Jika berminat dengan data & Peta pendukung artikel ini, bisa hubungi penulis di andidn@gmail.com

18% Penduduk Tunggu Waktu untuk Miskin

2006-09-19T15:27:00.000+07:00

Angka kemiskinan baru saja diributkan oleh banyak kalangan baik dari kalangan politik dan kalangan ekonom. Semuanya intinya meragukan angka kemiskinan yang dipidatokan oleh Presiden SBY, atau tepatnya dengan angka BPS. Kemiskinan mempunyai dimensi yang banyak, tetapi walaupun begitu tetap harus diukur untuk kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui BPS menentukan kemiskinan dari garis kemiskinan yang diformulasikan oleh ahli-ahli di BPS, sebenarnya BKKBN juga punya kriteria tertentu untuk menentukan keluarga miskin. Keduanya sangat berbeda dari segi metode pengukurannya.

Disini saya tidak akan mempermasalahkan kedua metode yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi saya mencoba melakukan pendekatan yang lain dengan memanfaatkan data SUSENAS (KOR) dan juga garis kemiskinan yang dipublikasikan BPS tiap tahunnya dalam buku “Data dan Informasi Kemiskinan”. Garis kemiskinan yang saya gunakan adalah garis kemiskinan yang saya modifikasi (lihat artikel sebelumnya).

Saya mencoba membuat analisa sederhana dengan asumsi bahwa orang miskin bukan saja yang dibawah garis kemiskinan tetapi juga penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan. Penduduk ini sangat rentan terhadap kemiskinan, maksudnya jika garis kemiskinan berubah (biasanya bertambah) maka otomatis penduduk ini akan jatuh miskin. Kali ini saya coba naikan garis kemiskinan sebesar 25%, maksudnya jika garis kemiskinan sekarang Rp.100 ribu maka sekarang dinaikan menjadi Rp. 125 ribu.

Grafik 1 menunjukan persen penduduk miskin dan penduduk miskin setelah GK dinaikkan di daerah perkotaan, sedangkan Grafik 2 untuk pedesaan. Secara jelas kita bisa simpulkan bahwa kemiskinan banyak terjadi di daerah pedesaan. Kita yang tinggal di kota, sudah sedih lihat orang miskin di sekeliling kita. Tapi kita tidak sadari bahwa nun jauh dari kota, masih banyak orang miskin yang lebih memprihatinkan yang tinggal di Pedesaan. Di perkotaan, penduduk miskin akan sangat kelihatan karena status orang kaya dan miskin di sini sangat terlihat. Beda dengan di pedesaan, status miskin mereka tidak terlalu kelihatan dengan mudah.

Grafik 3 menunjukan persen miskin untuk perkotaan+pedesaan. Seperti diucapkan Presiden SBY pada pidato HUT RI ke-61, angka kemiskinan turun, karena Data BPS-pun bicara seperti ini data kemiskinan turun sejak tahun 1999 (krisis ekonomi). Tetapi seperti tujuan analisa sederhana saya ini, untuk melihat juga penduduk yang rentan akan kemiskinan. Grafik 4 menunjukan gap akibat dinaikannya GK sebesar 25%, sejak tahun 1999 sampai 2004, sekitar 18% penduduk berada di sekitar garis kemiskinan. Jika ada kenaikan harga BBM atau sembako misalnya, maka penduduk golongan inilah yang pantas diperhatikan juga, terutama untuk daerah pedesaan.

Download di sini untuk data dari grafik di atas (file kemiskinan001.zip dengan password: miskin)

Modifikasi Garis Kemiskinan BPS

2006-09-19T12:41:00.000+07:00

BPS menentukan angka kemiskinan dengan garis kemiskinan yang diformulasikan oleh ahli-ahlinya. Kita dapat menemukan di dalam publikasi BPS katalog No: 2331 berjudul “Data dan Informasi Kemiskinan”, Buku 1 : Propinsi dan Buku 2 : Kabupaten yang jelas-jelas di salah satu tabelnya dicantumkan besarnya garis kemiskinan untuk Propinsi (Kota/Desa/Kota+Desa), Indonesia (Kota/Desa/Kota+Desa) dan Kabupaten/Kota. Buku ini mulai dipublikasikan sejak tahun 2002 sampai 2005.

Terus terang saya tidak memakai langsung garis kemiskinan untuk menetukan persen orang miskin karena garis kemiskinan yang dipublikasikan BPS tersebut jika kita terapan dengan data mentah SUSENAS maka hasil angka kemiskinannya berbeda dengan angka kemiskinan yang dipublikasikan. Sehingga supaya angka kemiskinan yang saya hitung sama dengan publikasi BPS maka cara yang saya tempuh adalah membuat garis kemiskinan versi sendiri dengan memanfaatkan persen penduduk miskin hasil kalkulasi BPS. Bagaimanapun hasil BPS adalah angka resmi dari pemerintah, dan BPS menurut UU adalah badan yang berhak mengeluarkan statistik di Indonesia, jadi itulah alasan saya untuk menggunakan angka kemiskinan tersebut.

Andaikan persen penduduk dibawah garis kemiskinan th 2004 adalah 16% maka kita dengan mudah mendapatkan jumlah penduduk miskin dari data SUSENAS, misalkan 40 juta penduduk miskin. Jadi kalau penduduk di SUSENAS kita urutkan menurut pengeluaran perkapita maka pengeluaran perkapita orang yang ke 40 juta (dari bawah) tersebutlah yang menjadi patokan garis kemiskinan, dengan catatan bahwa dalam perhitungan harus dengan pembobotan.

Memang cara ini terkesan asal-asalan, tetapi untuk analisa kemiskinan kita tidak berhenti sampai jumlah orang miskin saja tetapi masih banyak dimensi kemiskinan yang harus digali lebih dalam. Garis kemiskinan hanya sekedar alat, alat ini akan berguna kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar dan akan lebih berguna jika kita mempu mengkombinasikan dengan dimensi kemiskinan yang lain seperti akses perumahan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan masih banyak lagi.